Amurang, wartasulut.com- Buntut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) yang mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), mendapat tanggapan langsung dari Ketua Umum Pelopor Angkatan Muda Indonesia-Perjuangan ( PAMI-Perjuangan) Noldy Pratasis selaku warga Minsel yang ada di Kota Jakarta.
Menurut Pratasis Minggu (12/6) mengatakan, BPK yang melakukan pemeriksaan di Kabupaten Minsel dianggap lembaga yang mencari-cari kesalahan dalam mengaudit pengelolaan keuangan Negara, dimana dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ada di Minsel, ini sudah sangat jelas tugas dari auditor BPK melakukan dan mengawal sekaligus menjadi pendamping bagi instansi pemerintahan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
“Sehingga ada indikasi tugas dari BPK tidak maksimal mendampingi intansi pemerintah dalam mengawal tata kelolah keuagan Pemerintah kabupaten,Minsel sehingga opini BPK menilai keuangan dengan tidak mendapatkan Wajar Tampak Penecualian(WTP) secara berturut-turut, ini adalah kegagalan kinerja BPK yang tidak mampu mendampingi dalam melaksanakan Tata kelolah keuagan Daerah,”ujarnya.
Ia menambahkan disini sudah sangat jelas, pengelolaan keuangan Negara yang berpotensi dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana korupsi.
“Sudah pasti ada catatan BPK untuk ditindaklanjuti oleh aparat , tapi apa yang menjadi pedoman BPK untuk perbaikan dan kepatuhan serta ketaatan tidak diringi dengan pendampingan yang maximal sehingga mendapat penilain WDP oleh BPK,”kata Pratasis. Lanjut Ketum PAMI-Perjuangan ini bahwa kegagalan BPK yang tidak mampu bersenergi sebagai pengarah pemerintah dalam disiplin pengolahan keuangan Daerah. “Sehingga BPK perlu juga diaudit oleh akuntan publik independen akan hasil kerja BPK di Minsel selama ini,”tutupnya. Charles WS
Komentar