oleh

Kandouw : “Penempatan Pejabat Di SKPD Yang Telah Dialihkan Kepemprov, Sesuai Rekom Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”.

warta-sulut

Amurang, Wartasulut.Com — Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang pemerintahan daerah serta adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota dan di tindak lanjuti dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014.

Dalam peraturan perangkat daerah ini memuat peraturan perangkat daerah dalam pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Jenis kriteria Titologi, tipe logi, hingga pada kedudukan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Terkait hal diatas penjelasan Wagub Drs. Steven kandouw, Pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk melakukan penempatan pejabat pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah dialihkan ke provinsi.

Untuk penempatkan pejabat disetiap SKPD yang kewenangannya telah dialihkan ke pemprov, yang masih berada di setiap Kabupaten/Kota pemprov akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten/kota,

Hal ini disebabkan pemerintah daerah sangat mengetahui keberadaan yang ada disetiap SKPD ini.

Penempatan pejabat sesuai dengan rekomendasi yang diberikan pemerintah daerah Kabupaten/Kota, Ucap wagub.

Hal tersebut di sampaikan dalam sambutannya pada acara pencanangan Gerakan Pengendalian Rabies Terintegrasi dan Peringatan Hari Rabies Sedunia, yang dilaksanakan dihalaman Gereja GMIM lopana, Kecamatan Amurang Timur, Kamis (3/11) kemarin.

(feidy lahope).

Berikut SKPD yang dialihkan kewenangannya ke Pemprov :

– Dinas Kehutanan

– Dinas Pertambangan

– Bidang Pendidikan Menengah

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed