oleh

Penarikan Sekdes ASN, Berpotensi Terganggu Pencairan ADD Dan Dandes Di 49 Desa DiMinsel.

tSEP3A60_400x400
Wartasulut. Com, Amurang —Kebijakan penarikan sekretaris desa (sekdes) berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai dilakukan Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Minsel. Penarikan para Sekdes ini akan berimbas pada penyusunan dokumen Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dandes tahap II maupun ADD Triwulan IV tahun 2017, serta penyusunan APBDes 2018.
Kabid Perencanaan Mutasi dan Informasi Kepegawaian Edward Yoseph mengungkapkan, ada 49 sekdes ASN yang ditarik sesuai permintaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispemdes). Bila tak ada aral melintang, mutasi para motor birokrasi desa tuntas, pekan ini. “Tinggal tunggu SK Bupati. Setelah itu, mereka akan diperbantukan di kecamatan. Nanti setelah itu baru akan dikaji lagi soal penempatan tugasnya,” ungkapnya, Senin (12/3).
Sementara itu, Kadispemdes Efer Poluakan mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan menindaklanjuti peraturan bupati. Selain itu, dalam Permendagri 45/2014 batas tugas sekdes hanya enam tahun. “Kita telah menyurat ke BKDD dari bulan lalu. Kita harapkan sebelum pencairan dandes, proses sudah selesai,” harapnya.
Lanjut dia, hukum tua diminta segera melakukan pengisian kekosongan jabatan sekdes usai penarikan. Proses pengisian jabatan dilakukan secara terbuka. Siapapun bisa mendaftar. “Anggarannya dari operasional desa. Kita imbau proses transparan dan melibatkan tim,” ujarnya.
Pengamat pemerintahan Minsel Estevanus Kroons menilai penarikan sekdes jelang pencairan ADD dan dandes sangat menggangu sistem pertanggungjawaban pemerintah desa. Sebab, sekdes dinilainya paling berperan dalam penyusunan permintaan hingga realisasi ADD maupun dandes. “Birokrasi rawan pincang. Apalagi bila hukum tua tidak mengerti teknis administrasi pelaporan. Pendamping desa harus mengambil peran,” Ucapnya
Menanggapinya, Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa Altin Sualang mengatakan, meski telah diberdayakan di kecamatan, hukum tua tetap dapat berkoordinasi dengan mantan sekdes. Pasalnya, sebagai seorang birokrat, jenjang karir sekdes harus diperhatikan. “Masa sampai pensiun jadi sekdes kan kasian. Lagipula kalau pun hukum tua ingin sekdes dari ASN lagi dapat membuat permintaan ke pejabat pembina kepegawaian,” pungkasnya. (feidy lahope)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed