oleh

Legislator Minsel Doyan Plesiran, 18 Propemperda Terancam Tak Selesai.

IMG-20180215-WA0010
Wartasulut. Com, Amurang — Kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), terus menuai kritikan. Terbaru, rencana pembentukan tiga panitia khusus (pansus) baru dikritik berbagai kalangan.
Gelontoran uang rakyat dipastikan bakal kembali tersedot membiayai operasional pansus. Padahal, tujuh pansus yang telah terbentuk sejak tahun 2017 lalu tak kunjung menyelesaikan tugas.
Kebiasaan ‘pelesir’ ke luar daerah pun terus dilakukan.
Pantauan media ini, sepanjang pekan lalu hampir tak ada legislator berkantor di rumah rakyat. Termasuk saat KPU Minsel melantik PPS-PPK di kantor mereka, 30 anggota DPRD tak satu pun terlihat berada dikantor.
Data didapat, legislatif Minsel menetapkan 18 Program Pembentukan Perda (Prompemperda) 2018. Beberapa di antaranya sisa tahun lalu. Itu belum termasuk dua ranperda prioritas yang harusnya tuntas, akhir 2017.
Ketua Balegda DPRD Minsel Hariyanto Suratinoyo mengatakan, ranperda tata ruang mejadi kunci penyelesaian tugas tujuh pansus. “Karena semua saling berkaitan. Kalau kita paksakan, berpeluang dirubah lagi,” terang dia.
Keberangkatan sejumlah anggota dewan, menurutnya untuk kepentingan penyelesaian tugas di pansus. Meski begitu, dia optimis pihaknya bakal lebih produktif tahun ini, dibanding 2017 yang hanya menghasilkan dua perda. “Sampai sekarang memang belum ada. Tapi kita upayakan paripurna ke depan, ada dua hingga tiga perda bisa disahkan sekalian,” jelasnya.
Tokoh pemekaran Minsel Decky Umpel meminta para legislator untuk introspeksi diri. para anggota dewan terhormat “jangan tidur” suarakan apa yang menjadi kehendak dan keinginan rakyat dengan menunjukkan produktivitas kinerja. Masyarakat harus pintar mengawal wakil rakyatnya,” ujar Umpel.
Sementara itu Wakil Bupati Frangky Wongkar, SH mengatakan, koordinasi eksekutif dan legislatif terus dimaksimalkan dalam penyelesaian sejumlah ranperda. Dia menyebut, alokasi anggaran memang terbatas untuk pembiayaan semua ranperda usulan eksekutif. “Kita pilah mana yang prioritas. Agar perda yang dihasilkan kecil kemungkinan akan direvisi lagi nanti. Selain itu, perda tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Untuk itu, koordinasi kita lakukan,” pungkasnya. (feidy lahope)
Grafis : Program Pembentukan Perda 2018.
No Ranperda Usulan Program :
1. Pertanggungjawaban APBD 2017 Eksekutif 2018
2. APBD Perubahan 2018 Eksekutif 2018
3. Penetapan APBD 2019 Eksekutif 2018
4. Rencana Induk Pengembangan Industri Eksekutif 2018
5. Perubahan Perda 3/2014 tentang Rencana Tata Ruang Eksekutif 2018
6. Perubahan Perda 6/2011 RKPJD 2005-2015 Eksekutif 2018
7 Pembentukan Perseroan Terbatas (BUMD) Eksekutif 2017
8. Ruang Terbuka Hijau Eksekutif 2017
9. Perubahan Perda 4/2012 Retribusi Jasa Umum Eksekutif 2017
10. Perubahan Kedua Perda 5/2012 Retribusi Jasa Umum Eksekutif 2017
11. Penetapan Nama Jalan di Kawasan Ibukota Eksekutif 2017
12. Perubahan Perda 2/2013 Penyertaan Modal Pemkab ke Bank SulutGo dan PDAM Minsel Eksekutif 2017
13. Pengelolaan Barang Milik Daerah Eksekutif 2017
14. Pengelolaan Sampah Eksekutif 2017
15. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Legislatif 2018
16. Tata Cara Penyusunan Propemperda Legislatif 2018
17. Pemberian Bantuan Hukum ke Masyarakat Miskin Legislatif 2018
18. Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kecamatan Legislatif 2018
Sumber: Balegda DPRD Minsel, 2018

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed