oleh

Belum Adanya Kepala ULP, 22 Paket Proyek Dinas PU Minsel Tak Bisa Ditender.

Foto : jalan bolevard Amurang
Foto : jalan bolevard Amurang
Wartasulut. com, Amurang —Serapan anggaran sektor infrastruktur dipastikan nihil di triwulan awal tahun ini. Diketahui, hingga kini belum satu pun proyek pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) ditender.
Hal itu tak ditampik Kadis PUPR Minsel Rudy Tumiwa.
Katanya, proses pengusulan lelang sementara dirampungkan. Awal pekan depan, berkas dimasukkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) pemkab. Dia membeber, anggaran hingga Rp 130 miliar dibandrol membiayai 22 proyek di masing-masing bidang. “Lanjutan pembangunan Jalur Boulevard dan Teluk Amurang paling banyak kita anggarkan. Selain itu ada juga pembangunan rumah dinas kejari dan beberapa jembatan,” terangnya
Terkait belum ditetapkannya pejabat kepala ULP, Tumiwa menyebut hal itu bukan merupakan kewenangan PUPR. Namun, dia tak menampik hal itu berpotensi menghambat proses lelang. “Itu tergantung bupati. Tetapi memang dalam aturan baru, ULP tidak lagi lembaga ad hoc tapi akan menjadi struktural. Jadi penjabat dengan pangkat dan eselon yang cukup nantinya akan menempati jabatan itu. Hanya kewenangan itu melekat kepada kepala daerah,” tutur dia. Kemarin
Sementara itu, Kajari Minsel Lambok Sidabutar meminta masyarakat pro aktif mengawasi proyek pemerintah. Bila ada yang tidak wajar disilahkan membuat aduan. Hanya, dia meminta PPK maupun PPTK tidak perlu takut adanya kriminalisasi proyek pemerintah. “Pemeritah pusat telah memeberikan batasan dalam penanganan kasus dan keganjalan administrasi proyek pemerintah sehingga tidak serta merta setiap kesalahan langsung berhadapan dengan pidana. Bila memang tidak salah, tidak perlu khawatir,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Frangky Lelengboto berharap pemerintah gerak cepat mengejar serapan di sisa waktu yang ada. Selain itu, antisipasi juga harus disiapkan bila keadaan ekonomi kembali memaksa adanya penghematan. “Kalau proyek dikejar di akhir-akhir itu sudah biasa asal mampu menjaga kualitas. Yang paling penting itu prioritas apa saja harus dipetakan. Jangan nanti penghematan lagi dan banyak yang tidak selesai karena digeser padahal itu prioritas,” tutupnya. (feidy lahope)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed