oleh

Pemerintah Desa Dan Kelurahan Diwarning Tak Lakukan Pungli.

tSEP3A60_400x400Wartasulut. Com, Amurang — Sebanyak 167 hukum tua dan 10 lurah di Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) dilarang lakukan pungutan liar (pungli). Itu disampaikan Tim Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Minsel Wakapolres Kompol Prevly Tampanguma SH. “Pemerintah desa dan kelurahan di Kabupaten Minsel, jangan sekali-kali melakukan pungli dalam bentuk apapun,” tegasnya, saat sosialisasi saber pungli.

lanjutnya, karena yang namanya pungli bertentangan dengan aturan mengenai larangan tentang mekanisme penegakkan dan penindakan hukum, terhadap pelaku pungli. Sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. “Aturannya jelas termuat dalam Peraturan Presiden RI nomor Perpres / 87 tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli. Warga yang mendapati adanya praktek pungli, dapat segera melaporkan ke UPP Minsel. Kemudian akan ditindaklanjuti tim terpadu dari unsur kepolisian, kejaksaan, pemkab dan pengadilan,” terang Tampanguma

Beberapa peserta sosialisasi kepada media ini, mengaku sosialisasi tersebut sangat bermanfaat bagi pemerintah desa dan kelurahan. Karena memberikan pencerahan tentang pungli dikalangan masyarakat. Serta, bisa mengetahui konsekuensi dan akibat jika melakukan pungli.

Turut hadir Ketua Pengadilan Negeri Minsel Romel Tampubolon SH, Kepala Kejaksaan Negeri Minsel Lambok Sidabutar MH, Kadis PU Rudi Tumiwa, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Minsel Tjatur Wahyudi. (feidy lahope)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed