oleh

Cegah Pungli DiPenerimaan Siswa Baru, Anggota DPRD Minsel Desak Pihak Sekolah Harus Terapkan Perpres 87 Tahun 2016.

download-1

Wartasulut. Com, Amurang–  Memasuki tahun ajaran baru, sekolah mulai melaksanakan penerimaan siswa baru, anggota Komisi III DPRD Minahasa Selatan, Jerry William Pangkey mengharapkan pihak sekolah untuk menerapkan Peraturan Presiden (Perpres) 87 Tahun 2016, hal ini untuk mencegah jangan ada pungutan liar.

Karena saat ini biaya penerimaan siswa baru sudah terpenuhi melalui dana bantuan operasional sekolah (BOS). Maka dari itu, DPRD Minsel berjanji dalam masa penerimaan peserta didik baru (PPDB) ini akan mengawasi secara ketat.

“Kita minta agar sekolah yang terbukti melakukan pungutan di luar kewajaran untuk disampaikan secara tertulis ke DPRD Minsel. Kami tidak ingin lagi mendengar banyak persoalan saat penerimaan peserta didik baru.

Pangkey berharap, pihak sekolah dapat menginformasikan dengan jelas kepada orang tua siswa, agar orang tua siswa dapat memahami segala apa yang jadi tanggung jawab mereka. ” kata politisi Moncong Putih, Selasa (5/6).

Senada juga disampaikan Ketua Balegda DPRD Minsel Hariyanto Suratinoyo. Pihak sekolah baik itu bertatus negeri dan swasta untuk menerapkan Perpres 87 Tahun 2016 agar tidak mencari keuntungan diluar ketentuan. Jika masih ada sekolah yang berani melanggar kebijakan itu maka sudah selayaknya diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sering dilapangan ditemui Komite sekolah dijadikan kepanjangan tangan dari kepala sekolah untuk memungli ke wali murid. Hal ini harus dihilangkan serta dibasmi, sehingga orang tua murid tak menjadi terbebani. “Tutur Suratinoyo yang juga menjabat Ketua Fraksi Gerindra (feidy lahope)

Adapun ragam pungutan yang tak bisa dilakukan sekolah menurut Perpres 87 Tahun 2016 :

1. Uang pendaftaran masuk
2. Uang SSP / komite
3. Uang OSIS
4. Uang ekstrakulikuler
5. Uang ujian
6. Uang daftar ulang
7. Uang study tour
8. Uang les
9. Buku ajar
10. Uang paguyupan
11. Uang wisuda
12. Membawa kue/makanan syukuran
13. Uang infak
14. Uang foto copy
15. Uang perpustakaan
16. Uang bangunan
17. Uang LKS dan buku paket
18. Bantuan Insidental
19. Uang foto
20. Uang biaya perpisahan
21. Sumbangan pergantian kepala sekolah
22. Uang seragam
23. Biaya pembuatan pagar/fisik dll
24. Iuran untuk membeli kenang-kenangan
25. Uang bimbingan belajar
26. Uang try out
27. Iuran pramuka
28. Asuransi (walau nihil kecelakaan uang tidak dikembalikan
29. Uang kalender
30. Uang partisipasi masyarakat untuk mutu pendidikan
31. Uang koprasi (uang tidak di kembalikan)
32. Uang PMI
33. Uang dana kelas
34. Uang denda ketika siswa tidak mengerjakan PR
35. Uang UNAS
36. Uang menulis ijazah
37. Uang formulir
38. Uang jasa kebersihan
39. Uang dana social
40. Uang jasa menyebrangkan siswa
41. Uang map ijazah
42. Uang STTB legalisir
43. Uang ke UPTD
44. Uang administrasi
45. Uang panitia
46. Uang jasa guru mendaftarkan ke sekolah selanjutnya
47. Uang listrik
48. Uang computer
49. Uang bapopsi
50. Uang jaringan internet
51. Uang Materai
52. Uang kartu pelajar
53. Uang Tes IQ
54. Uang tes kesehatan
55. Uang buku TaTib
56. Uang MOS
57. Uang tarikan untuk GTT {Guru Tidak Tetap}
58. Uang Tahunan {kegunaan gak jelas}

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed