oleh

Pilhut DiMinsel DiTunda Tahun Depan 2019.

IMG20180926124726

Wartasulut. Com, Minsel — Pelaksanaan pemilihan hukum tua yang akan dilaksanakan di 63 Desa dikabupaten Minahasa Selatan, yang rencananya akan dilaksanakan pada awal bulan November tahun 2018. Akhir ditunda pelaksanaannya pada tahun depan 2019.
Penyampaian penundaan Pilhut serentak di kabupaten Minahasa Selatan disampaikan langsung Kadis PMD Drs. Evert Poluakan saat pelaksanaan rapat kerjasama operasional penyelenggaraan program BPJS ketenagakerjaan perangkat desa se-kabupaten Minahasa Selatan, yang dilaksanakan diBPU Desa Tumpaan Dua, Rabu (26/9).
Kadis PMD Drs. Evert Poluakan, penundaan pelaksanaan Pilhut serentak di 63 desa pada tahun 2018 ini, disebabkan adanya Pemilihan umum 2019 dan juga ada beberapa desa yang belum membentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Interfal waktu pelaksanaan yang tak bisa lagi dilaksanakan pemilihan. Hal ini berdasarkan aturan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang nomor 6 tahun 2016 ayat 3 waktu pelaksanaan kegiatan pemilihan hukum tua minimal 2 tahun, dan ayat 4 apabila ada penundaan waktu pelaksanaan boleh dilaksanakan sesuai dengan waktu pemerintah daerah.
“Hal ini juga sesuai dengan peraturan pemerintah daerah (perda) nomor 3 tahun 2016 tentang desa pasal 40 ayat 1 pemilihan hukum tua dilaksanakan serentak diseluruh wilayah kabupaten, ayat 2 pemilihan serentak sebagaimana diatur dalam ayat 1 dapat dilaksanakan bergelombang paling lambat 3 kali dalam waktu 6 tahun, ayat 3 untuk persyaratannya (mengacu dari aturan undang-undang nomor 6) yang mengatur tentang :
1. pengelompokan waktu berakhirnya jabatan hukum tua
2. kemampuan keuangan daerah
3. ketersediaan pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah daerah yang memenuhi syarat sebagai pejabat hukum tua
Ayat 4 jarak waktu antar gelombang sebagaimana yang diatur dalam ayat 2 paling sedikit dalam 2 tahun. Ayat 5 Pemilihan secara bergelombang ditetapkan dengan keputusan bupati, dalam hal kebijakan pemerintah mengakibatkan pemilihan hukum tua sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak dapat dilaksanakan, maka bupati menetapkan waktu pemilihan hukum tua secara serentak tanpa memperhatikan jarak waktu antara gelombang sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4, penundaan pelaksanaan Pilhut telah dibahas dan disetujui bersama antara pihak eksekutif dan legislatif, “ujar Poluakan (Feidy Lahope)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed