Wartasulut. Com, Minsel — Presiden Joko Widodo mengaku banyak mendapat keluhan terkait dana untuk tingkat kelurahan. Untuk itu, tahun depan dia akan mengeluarkan kebijakan Dana Kelurahan dan Dana Operasional Desa.
“Tahun depan akan ada dana kelurahan. Karena banyak yang tanya ke saya, ‘Pak ada Dana Desa, untuk kelurahan bagaimana Pak?’ Ya sudah, tahun depan akan ada Dana Kelurahan,” kata Jokowi.
Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) XX dan Pekan Inovasi Perkembangan Desa/Kelurahan (PINDesKel) Tahun 2018. Yang digelar di Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Jumat (19/10) kemarin.
“Mumpung saya ingat, akan ada juga yang namanya dana operasional desa, sehingga kepala desa akan jelas menggunakan dana desa itu,” katanya.
Jokowi mengatakan, saat ini payung hukum untuk regulasi itu tengah dikaji. Diperkirakan, dana operasional desa akan diambil dari Dana Desa sebanyak 5 persen.
“Bupati Christiany Eugenia Paruntu, Mengapresiasi apa yang diperjuangkan presiden Jokowi untuk kesejahteraan masyarakat. Dan Tetty sapaan akrab bupati Minsel ini. menghimbau, supaya Dana Kelurahan dan Dana Desa (DD) harus jelas dan tepat sasaran.
“Setiap program kegiatan, harus memberi dampak terhadap masyarakat, juga pelaksanaanya harus jelas dan akuntabilitas. Untuk itu para Lurah dan Hukum Tua diingatkan agar pemanfaatan serta penggunaan dana tersebut secara Transparan. “Ungkap Bunda tercinta dari Adrian Joppy Paruntu (feidy lahope)
Komentar