oleh

Puluhan Juta Anggaran Tiap Desa Diminsel Terkuras Danai Bimtek Kumtua Dan Perangkat Kepulau Jawa.

IMG_20181121_225221

wartasulut.com, Minsel — Berdalil tingkatan mutu serta kemampuan para Hukum Tua, sekdes serta perangkat desa yang ada diKabupaten Minahasa Selatan (Minsel), puluhan juta anggaran Dana Desa (Dandes) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) ditiap desa terkuras dipakai  untuk kegiatan Bimtek kepulau  Jawa (Jogja, Bandung, dan Jakarta) yang dibagi dalam tiga kloter, dimulai Senin (19/11) kemarin.

Kegiatan bimtek yang akan diikuti para penggerak roda pemerintahan desa yang dibagi dalam tiga kloter direncanakan dilakukan selama 5 hari disetiap kota tujuan. Hal dinilai hanya menghamburkan uang negara saja, karena disinyalir kegiatan ini sebagian besar pemanfaatannya hanya untuk refreshing atau pun kegiatan jalan-jalan saja bagi para peserta.

Menurut tokoh masyarakat minsel Wem baba Mononimbar, kegiatan bimtek yang dilaksanakan di pulau Jawa hanyalah pemborosan uang negara saja. Kenapa pelaksanaan bimtek harus  dilaksanakan diluar daerah bukannya didalam daerah. Selain menghemat anggaran fasilitas pendukung pelaksanaan bimtek didalam daerah (Manado,red) telah memadai dan sangat mendukung. Bahkan dari segi pengawasan akan lebih muda.

“Coba bandingkan jika pembawa materi atau para pembicara-pembicara yang direncanakan berasal dari Kementerian diundang kemanadi dibandingkan dengan para peserta bimtek yang berangkat keluar daerah, anggaran mana yang lebih sedikit. Selain menghemat anggaran dampak positif bagi Minsel jika Pelaksanaan bimtek didalam daerah, akan menjadi daerah pertama disulut yang melaksanakan bimtek didalam daerah yang kualitas pelaksanaan kegiatan sama halnya dengan yang dilakukan diluar daerah, “tutur Baba

“Sementara itu menurut Tokoh Pemuda Minsela Christian Langkai, jika Anggaran Bimtek sebesar 14 juta/orang, untuk biaya tiket PP, penginapan dan lain-lain, berapa anggaran yang dikeluarkan. Jika dana tersebut dipakai untuk  pembangunan infrastruktur ataupun kegiatan pemberdayaan masyarakat, hal ini masih lebih bermanfaat karena langsung dirasakan masyarakat sebagaimana sasaran ataupun tujuan pengalokasian dana ini yang diharapkan pemerintah pusat.

“jika kita evaluasi kegiatan bimtek yang tiap tahun dilakukan tak memberi dampak yang berarti bagi pemerintah desa, lihat saja masih banyak desa yang masih lambat atau pun kesulitan dalam melakukan penyusunan laporan keuangan. Dan ini terbukti sampai dengan sekarang ini masih saja ada desa yang belum menyelesaikan laporan pertanggung jawaban untuk melakukan pencarian dana desa tahap dua atau pun pencarian alokasi dana desa tahap tiga. Hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah jangan masyarakat selalu dibodohi, pada hal karena masyarakatlah dana ini boleh ada, “ucapnya (Tim)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed