oleh

Sukseskan Program PTSL, BPN Dan Disdukcapil Minsel Lakukan Penandatanganan MOU.

FB_IMG_1548157805934
Wartasulut. Com, Minsel — Sukseskan program Presiden Joko Widodo “Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)”. Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel), melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Minsel. Sepakat melaksanaan kerjasama dengan menanda tangani Memorandum Of Understanding (MOU).
Kesepakatan kerjasama Memorandum Of Understanding (MOU), penandatanganan kerjasama yang dilakukan Kepala BPN Minsel Deany Keintjem dan Kadis Disdukcapil Corneles Mononimbar yang disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Freddy Kolintama, dilaksanakan di ruang serbaguna kantor BPN Minsel. Selasa (22/01).
“Untuk minsel sendiri penandatanganan kerja sama baru terlaksana pada tahun 2019. Namun untuk beberapa daerah sudah ada kerja sama namun belum seperti ini, atau tidak dibuatkan MOU. Agar suksesnya pelaksanakan PTSL kita harus mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, dalam hal penyiapan data tentang peserta. Baik data NIK KTP dan Kartu keluarga, semuanya ini menjadi suatu kewajiban,” beber Kakanwil BPN profinsi Sulut Freddy Kolintana
“Lanjut Kolintana, MOU ini bagimana kita secara beraama-sama dengan pemerintah mengsukseskan program Presiden Jokowi. “Muda-mudahan kedepan dalam kegiatan mengfalidasi data tidak ada halangan lagi. Dimana program penting pemerintah yang harus di wujutkan ialah dimana semua masyakat mempunyai KTP dan semua tanah yang ada di Seluruh Indonesia memiliki sertifikat. Patokan kami mengeluarkan Sertifikat tanah sesuai dengan Nama yang ada di KTP pemiliknya. Jadi tidak boleh ada kesalahan dalam KTP,” jelasnya.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, karena telah menjalin hubungan dengan kami. “Muda-mudahan 2024 sesui dengan permintaan Presiden Jokowi semua tanah yang ada di Indonesia atau Minsel sudah mempunyai seetifikat dan semua warga sudah mempunyai KTP,” pungkasnya.
Sementara Kadis Disdukcapil Corneles Mononimbar mengatakan, kami diperintahkan untuk turun berkerja sama dengan BPN. “Karena banyak masyarakat yang belum terintegritasi dengan data base yang ada dengan sistem yang ada sekerang, seluruh masyarakat hanya mendapat satu identitas atau hanya satu NIK nya. Itulah yang menjadi cikal bakal kepemilikan dalam mengurus sertifikat kepemilikan tanah,” tegas Mononimbar.
“Kiranya dengan mou ini dapat mempermuda dan dapat mengatasi hal-hal yang menghalangi masyarakat dalam melakukan kegiatan pelayanan pertahanahan,” punkas Kepala BPN Minsel Deany Keintjem. (feidy Lahope)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed