oleh

Pelayanan Publik Minsel Dapat Raport Merah Dari Ombudsman.

IMG-20190211-WA0009
Wartasulut. Com, Minsel — Hasil penilaian standart pelayanan publik Kabupaten Minahasa Selatan pada tahun 2018 kemarin. Dari sampel yang diambil Ombudsman republik Indonesia perwakilan Sulawesi Utara di 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang. Minahasa Selatan mendapatkan raport merah.
Hasil penilaian ombudsman ini disampaikan dalam rapat bersama dengan pemerintah kabupaten Minahasa Selatan. Yang dihadiri Bupati Cristiany Eugenia Paruntu, SE, Wakil Bupati Franky Donni Wongkar, SH, Sekda Denni Kaawoan, serta seluruh pejabat, yang dilaksanakan diruang rapat lantai 4 kantor bupati, Senin (11/2)
Kepala Kantor Perwakilan Ombudsan RI di Sulut Helda R Tirajoh, SH saat diwawancarai sejumlah wartawan, penilaian pelayanan publik dilakukan sesuai dengan variabel yang tercantum dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2009.
“Dimana. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab negara dan korporasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diperlukan norma hukum yang memberi pengaturan secara jelas, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik”.
Dari 14 OPD yang diambil sampel pada umumnya semua tak memiliki standar pelayanan publik. Semestinya setiap OPD harus memampang standard pelayanan agar diketahui masyarakat. “Jelas Tirajoh
Dengan tidak adanya standar pelayanan publik yang ditetapkan, maka hal berpotensi terjadi pungutan liar (pungli), ataupun penyalahgunaan wewenang, “ungkap Tirajoh (feidy Lahope)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed