oleh

Jika Terbukti Lakukan Markup. PPK Sultra Terancam Pidana.

IMG20190502171024
 
Wartasulut. Com, Minsel — Hari kedua rapat pleno Rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten, Rabu 1 April kemarin. Bawaslu mendapati sejumlah kesalahan, dimana data rekapan jumlah suara  tidak sesuai dengan data suara yang ada pada saksi maupun panwas. Seperti yang terjadi diKecamatan Suluun-Tareran (Sultra), perhitungan suara beberapa caleg DPR RI terjadi tumpang tindih dan salah peletakan nominal suara.
“Untuk kejadian diatas, pihak Bawaslu sementara mendalami dan melaksanakan kajian. Apakah unsur formil maupun materilnya terpenuhi. Jika dalam pemeriksaan nantinya terbukti adanya pelanggaran yang disengajakan akan dilanjutkan pada proses hukum. Saat ini kami sedang menunggu hasil kajian yang sementara dilaksanakan.” ujar Ketua Bawaslu Eva Keintjem di sela-sela Pleno, Kamis (2/5).
Indikasi pelanggaran yang ditemukan pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Suluun Tareran (Sultra) dalam rapat pleno tingkat kabupaten jumlah suara caleg tidak sesuai dengan yang tertulis diplano. Seperti untuk Partai Nasdem dimana sesuai Plano, ada 46 suara caleg 05 terpindah di caleg 03. Begitu juga dengan Perindo ada terjadi kesalahan penulisan hasil suara untuk suara nomor urut 4 dan nomor urut 5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu harus berdasarkan pada asas-asas tersebut, dan penyelenggaraan Pemilu harus memenuhi prinsip:

  1. Mandiri;
  2. Jujur;
  3. Adil;
  4. Berkepastian Hukum;
  5. Tertib;
  6. Terbuka;
  7. Proporsional;
  8. Profesional;
  9. Akuntabel;
  10. Efektif; dan
  11. Efisien.
Apabila melanggar akan dituntut dengan hukum kurungan selama 4 Tahun penjara dan denda 48 juta rupiah. (feidy lahope)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed