oleh

Bekerjasama Dengan Pemerintah Desa. Dinas PMD Laksanakan Pelatihan Paralegal DiDesa Suluun Tiga.

IMG20190517132631

Wartasulut. Com, Minsel — Bekerja sama dengan pemerintah desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Minahasa Selatan (Minsel) menggelar pelatihan bantuan hukum dan paralegaldesa dengan menghadirkan pembicara Kejari Amurang dan Kapolres Minsel. Yang dilaksanakan diDesa Suluun Tiga, Jumat (18/5).

Kapolres Minsel AKBP FX. Winardi Prabowo, SIK saat memaparkan materi menyampaian guna membantu masyarakat, Polres Minsel telah membangun tempat mediasi dan pelayanan satu atap kepada masyarakat yang ingin konsultasi hukum.

Mengingatkan kepada hukum tua terkait pajak desa sangat penting, sebaiknya potongan pajak dilaksanakan jangan sampai setelah selesai kegiatan pengelolaan dana desa pajaknya belum dipotong dan anggarannya telah habis.

Modus operandi dalam penyalahgunaan dana desa :

1) Penyalahgunaan kewenangan 

2) Penyuapan

3) Pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

4) Pemalsuan dokumen

5) Pembukuan ganda

6) Membuat RAB diatas harga pasar kemudian membayarkan berdasarkan dengan kesepatan lain.

7) Kepala Desa  mempertanggungjawabkan pembangunan fisik dana desa padahal bersumber dari dana lainnya.

Kepada para pelaksana pengelolaan dana desa agar memahami sanksi dari modus tipikor, “Ungkap Prabowo

Sementara Kejari Minsel I Wayan Eka Miartha, SH. MH dalam penyampaian, TP4D bertugas melakukan pengawalan maupun pendampingan pembangunan baik ditingkat pusat maupun di daerah.

Pengelolaan dana desa yang diberi oleh pemerintah yang mencapai 1 M perdesa apabila tidak dikelola dengan baik maka pembangunan tidak akan berlangsung dengan baik.

Apabila tidak dikelola dengan baik dan tidak sesuai dengan aturan misalnya salah dalam administrasi masih akan ada pembinaan, namun apabila salah administrasi kemudian sudah menyebabkan pada kerugian negara maka akan masuk pada ranah tindak pidana korupsi, seperti mark up pembangunan desa, kegiatan fiktif, double anggaran, penggunaan uang yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kami berharap Hukumtua dan perangkat harus bersinergi, transparansi terkait anggaran yang digunakan dipampang atau di tempel pada tempat terbuka.

Dengan transparansi maka masyarakat akan bisa memonitor sejauh mana progresnya kegiatan desa. Apabila butuh pendampingan bisa Koordinasi dengan kejaksaan.

Semoga pelaksanaan pengelolaan dana desa bisa berjalan dengan  Baik, tepat waktu, tepat sasaran,  tepat administrasi. “Jelas Kejari 

Hukum Tua Suluun Tiga Jerry Regar, mengharapkan pelaksanaan kegiatan inibadalah sesuatu hal yang baik selaku pemerintah desa dalam melaksanakan penggunaan anggaran yang ada didesa,  demi mewujudkan desa yang kita cintai semakin maju dan berkembang. “Ujarnya(feidy lahope)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed