oleh

Tak Tertata Anggaran Pilhut DiMinsel Berpotensi Ditunda.

IMG_20190613_085731
Wartasulut. Com, Minsel — Pelaksanaan pemilihan hukum tua (Pilhut) diKabupaten Minahasa Selatan (Minsel) masih dikatakan masih kabur atau belum jelas. Pelaksanaan kegiatan yang rencananya akan digelar Bulan Oktober tahun ini, sampai dengan saat ini belum menunjukkan tanda-tanda untuk dilaksanakan. Pada hal jika mengacu pada undang-undang, tahapan pilhut harus digelar enam bulan sebelumnya.
Hal ini menjadi perbincangan hangat masyarakat di 105 Desa yang akan menggelar Pilhut. Kinerja dinas terkait menjadi yang sorotan masyarakat, pasalnya sudah ada beberapa pejabat hukum tua yang menjabat lebih dari tiga tahun atau setengah periode masa jabatan hukum tua sebagai yang ditetapkan undang-undang yakni 6 tahun. Seharusnya pelaksanaan pemilihan sudah dilakukan untuk memilih hukum tua definitif.
“Tahun kemarin telah disosialisasikan akan ada pilhut tapi tidak jadi dilaksanakan. Tahun ini juga masih tanda tanya apakah akan dilaksanakan atau tidak, sebagai masyarakat tentunya mengharapkan ada kejelasan dari pemerintah daerah, ” ujar Chanli Langkai warga Kumelembuai.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Minsel Hendrie Lumapow, saat dikonfirmasi para media mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan menyelenggaraan pilhut. Dan tinggal menunggu ditandatangani surat keputusan (SK) oleh bupati.
“Memang direncanakan Oktober tahun ini. Tapi kembali lagi kita hanya sebagai pihak eksekutor, semua tinggal menunggu perintah atasan. Kalau dari kami tidak masalah kapan digelar,” ujarnya Rabu (12/6) kemarin.
Tambahnya lagi, penyelenggaraan pilhut membutuhkan adanya tambahan dana dari pemkab. “Tentunya kalau dana tidak ada, maka akan susah untuk dilakukan pilhut,” tukasnya.
Terpisah Sekkab Minsel Danny Kaawoan mengatakan, dalam APBD Induk tahun ini tidak ditata anggaran untuk pelaksanaan pilhut tahun ini. “Memang tidak ada pilhut tahun ini, mungkin tahun depan. ” katanya saat ditemui di ruang kerjanya.
Terkait dana silpa dua tahun berturut-turut yang dianggarkan tiap desa untuk makan minum (mami) penyelenggaraan pilhut, Kaawoan mengatakan hal itu tidak menjadi masalah. “Itu tidak masalah, karena bisa digunakan lagi tahun berikutnya. Ambil dari Silpa berjalan itu walaupun dua kali berturut-turut tidak apa-apa, “ungkapnya.
Untuk desa-desa yang ingin menyelenggarakan pilhut sendiri, pada hakikatnya bisa dianggarkan lewat Dandes tanpa menunggu bantuan dana pemkab. “Dana dari pemkab itu hanya untuk membantu. Kalau desa mau membiayai pilhut untuk selenggarakan sendiri tanpa bantuan sebenarnya tidak apa-apa. Bisa dianggarkan pilhut lewat Dandes tanpa bantuan pemkab. Tapi karena ini menunggu anggaran bantuan dari pemkab jadi, pilhut tidak terlaksana tahun ini,” pungkas Kaawoan. (feidy lahope)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed