oleh

Akan Dievaluasi Dinas PMD, Bimtek Harus Ada Output Dari Hukum Tua Untuk Kemajuan Desa.

IMG20190727115629
Minsel, Wartasulut. Com — Tingkatkan kapasitas pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan cara melaksanakan pelatihan bimbingan teknis (Bimtek). Hal ini yang diterapkan kepada para pemangku tanggung jawab yang ada di 167 desa seKabupaten Minsel. Melalui fasilitasi dan dimonitoring oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar Bimtek di Kota Surabaya kepada para hukum tua.
Dierah digital peningkatan kapasitas SDM para hukum tua sangat diperlukan. Pasalnya, pengelolaan anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah seperti Dana Desa (Dandes) maupun Alokasi Dana Desa (ADD), dibutuhkan kemampuan, integritas serta kreatifitas.
“Bimtek ini penting untuk memberikan pengetahuan kepada para kepala desa dan perangkatnya untuk bagaimana menjalankan roda pemerintahan yang baik dan benar sesuai aturan yang berlaku. Apalagi menggunakan dana desa yang besar, perlu dibarengi dengan kapasitas SDM yang mumpuni untuk mengolah itu. Sehingga diharapkan, setelah mendapatkan banyak materi dari kami para narasumber, akan ada output yang nyata saat penerapannya di desa masing,” ujar salah satu  narasumber dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Desa Nurhadin, saat membawakan materi, Minggu (28/7).
Bimtek yang diikuti oleh 89 hukum tua di kloter pertama ini, akan mengadakan sesi pembelajaran lapangan kedesa pariwistaa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupatem Malang. Senin ini, sebagai sarana pembanding untuk dijadikan pembelajaran penerapan wisata yang ada dimasing-masing desa.
Kepala Dinas PMD Minsel Hendrie Lumapow secara tegas turut menekan para hukum tua untuk memberikan output yang nyata selepas kegiatan bimtek. “Para hukum tua harus atensi betul-betul bimtek ini. Karena sudah menjadi pengalaman saat menggelar bimtek ke luar daerah, pasti ada saja pro dan kontra. Untuk itu, saya ingin menegaskan di sini untuk para hukum tua harus ada hasil atau output yang nyata setelah mendapatkan materi Bimtek ini,” tegasnya.
Lumapow menambahkan, dalam RAPBDes, bimtek masuk dalam pembiayaan yang berlandaskan pada peraturan menteri. “Kalau ada pertanyaan kenapa kita harus digelar di luar daerah, karena bimtek ini harus ada yang menjadi perbandingan yang tentu saja harus berkompeten. Seperti kita harus melihat secara langsung bagaimana sebuah desa menjadi maju dan itu kita pelajari langsung untuk kita terapkan di desa masing-masing. Jadi sekali lagi saya tekankan, sepulang dari bimtek, kami Dinas PMD akan memonitoring dan mengevaluasi hasil bimtek saat ini, jika tidak ada output yang nyata, bimtek akan dievaluasi untuk tidak akan laksanakan lagi. “Ujar Lumapouw (feidy lahope)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed