Pemdes Motoling Satu Bekerjasama Dengan Dinas PMD Minsel Mengelar Pelatihan Bantuan Hukum Dan Paralegal

20191026220529

Minsel, Wartasulut. Com— Pemerintah Desa Motoling Satu Kecamatan Motoling bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Minahasa Selatan (Minsel), serta Kapolres dan Kejari Amurang menggelar pelatihan bantuan hukum dan paralegal desa dengan menghadirkan pembicara Kejari Amurang dan Kapolres Minsel. Jumat (25/10) ini.

Kapolres Minsel AKBP FX. Winardi Prabowo, SIK yang diwakili Kasat Reskrim Rio Gumara saat memaparkan materi menyampaian guna membantu masyarakat, Polres Minsel telah membangun tempat mediasi dan pelayanan satu atap kepada masyarakat yang ingin konsultasi hukum.

kepada hukum tua diingatkan terkait pajak desa adalah sesuatu hal yang sangat penting, sebaiknya potongan pajak dilaksanakan jangan sampai setelah selesai kegiatan pengelolaan dana desa pajaknya belum dipotong dan anggarannya telah habis.

Modus operandi dalam penyalahgunaan dana desa :

1) Penyalahgunaan kewenangan

2) Penyuapan

3) Pekerjaan dilaksanakan tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

4) Pemalsuan dokumen

5) Pembukuan ganda

6) Membuat RAB diatas harga pasar kemudian membayarkan berdasarkan dengan kesepatan lain.

7) Kepala Desa  mempertanggungjawabkan pembangunan fisik dana desa padahal bersumber dari dana lainnya.

Kepada para pelaksana pengelolaan dana desa agar memahami sanksi dari modus tipikor, “Ungkap Prabowo

Sementara Kejari Minsel I Wayan Eka Miartha, SH. MH dalam penyampaian, TP4D bertugas melakukan pengawalan maupun pendampingan pembangunan baik ditingkat pusat maupun di daerah.

Pengelolaan dana desa yang diberi oleh pemerintah yang mencapai 1 M perdesa apabila tidak dikelola dengan baik maka pembangunan tidak akan berlangsung dengan baik.

Apabila tidak dikelola dengan baik dan tidak sesuai dengan aturan misalnya salah dalam administrasi masih akan ada pembinaan, namun apabila salah administrasi kemudian sudah menyebabkan pada kerugian negara maka akan masuk pada ranah tindak pidana korupsi, seperti mark up pembangunan desa, kegiatan fiktif, double anggaran, penggunaan uang yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kami berharap Hukum Tua dan perangkat harus bersinergi, transparansi terkait anggaran yang digunakan dipampang atau di tempel pada tempat terbuka.

Dengan transparansi maka masyarakat akan bisa memonitor sejauh mana progresnya kegiatan desa. Apabila butuh pendampingan bisa Koordinasi dengan kejaksaan.

Semoga pelaksanaan pengelolaan dana desa bisa berjalan dengan  Baik, tepat waktu, tepat sasaran,  tepat administrasi. “Jelas Kejari

Ditempat terpisah Hukum Tua Motoling Satu Donald Manese. SiP, berharap pelaksanaan kegiatan ini akan meningkatkan pengetahuan para perangkat desa maupun BPD, agar mereka lebih mengetahui mekanisme pelaksanaan penggunaan anggaran yang ada didesa. Kegiatan yang dilaksanakan ini  merupakan sesuatu hal demi wujudkan desa yang kita cintai semakin maju dan berkembang. “Ujarnya (fei’la)

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan