oleh

Sambangi Kemendagri CEP Konsultasikan Penyusunan APBD Melalui Perkada


  1. FB_IMG_1582804480248

 
Minsel, Wartasulut. Com — Didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Melky Manus, S.STP, Staf Ahli  Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Brando Tampemawa, SH, MH dan Kabid Anggaran BPKAD Johel V. Walangitan, SE. Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu melakukan kunjungan kerja keKementrian Dalam Negeri bagian Dirjen Bina Keuangan Daerah guna mengkonsultasikan penyusunan APBD 2020.
 FB_IMG_1585831456051
Kunjungan bupati ini diterima langsung Oleh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah; Drs.Arsan Latif.M.Si. Dalam konsultasi ini Direktur  menyampaikan kepada Bupati dan tim  bertolak dari aturan  perundang sebagai berikut :
 FB_IMG_1585831596955
1. Pasal   6 ayat (2) huruf c UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa kekeuasaan diserahkan anara lain kepada bupati selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. \
2. Pasal 311 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.
3. Pasal 312 ayat (1) UU. No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
4. Pasal 313 UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa:
a. Ayat (1)
Apabila Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.
b.  ayat (2)
Rancangan Perkada dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.
c. Ayat (3)
Untuk memperoleh pengesahan rancangan Perkada tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD.
 FB_IMG_1585831582526
Ayat (4)
Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada, Kepala Daerah menetapkan rancangan Perkada menjadi Perkada.
 FB_IMG_1585831557779
Berdasarkan aturan-aturan tersebut di atas, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktur Perencanaan Anggaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan menyimpulkan bahwa dalam hal Gubernur Sulawesi Utara selaku Wakil Pemerintah Pusat tidak melakukan pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang APBD Tahun 2020 dalam batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikan Rancangan Perkada tentang APBD Tahun 2020, Bupati Minahasa Selatan menetapakan Rancangan Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang APBD Tahun 2020 menjadi Peraturan Bupati Minahasa Selatan tentang APBD Tahun 2020.
Dalam kesempatan yang sama,  Direktur mengingatkan  sesuai regulasi bahwa jika Bupati  tidak menyusun dan menetapkan APBD sebagaimana  aturan yang diutarakan di atas, maka Bupati akan dianggap melanggar Pasal 67 huruf b UU No. 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa kewajiban Bupati meliputi menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut sanksinya berat yakni kepala daerah diberhentikan karena tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b (Pasal 78 ayat (2) huruf d UU No. 23 Tahun 2014). (fei’la)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed