Kadis PMD Warning Hukum Tua, Perangkat Desa Dan BPD Agar Bekerja Sesuai Aturan Yang Berlaku

IMG-20200708-WA0043

Ratahan, WartaSulut.com — Dinas Pemerintan dan Desa (PMD) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) mewarning kepada seluruh hukum tua, perangkat desa dan BPD yang ada di Mitra untuk mematuhi segala aturan yang berlaku agar tidak terjerat masalah hukum dan diberhentikan dari tugas.

Warning keras PMD tersebut dilakukan karena hingga saat ini sudah ada beberapa hukum tua yang di nonaktifkan karena tidak menjalankan tugas sesuai aturan. Hal ini disampaikan oleh kepala dinas Royke Lumingas SH di sela sela pelantikan perangkat desa dan BPD di Sport Hall kantor bupati Mitra, kamis (8/7).
“Lumingas mengatakan bahwa saat ini di Kabupaten Mitra sudah ada empat (4) hukum tua dinonaktifkan sementara dari jabatannya karena menyalahi aturan dalam penyaluran BLT- DD, dan ini menjadi suatu pelajaran bagi kita teristimewa perangkat desa dan BPD yang baru saja dilantik.
“Ini warning keras bagi Perangkat Desa dan BPD yang baru dilantik agar bekerja sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku agar tidak berurusan dengan hukum. Kalua aturan tidak memperbolehkan jangan lakukan, “ ujar lumingas.


Mantan kabag hukum pemkab Mitra ini berharap agar dalam melaksanakan tupoksi kerja, perlu ada koordinasi, komunikasi dan kerja sama dengan hukum tua agar tidak terjadi kesalahan data. BPD yang merupakan Mitra kerja hukum tua harus benar benar melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengawas dalam mengawasi kegiatan pemerintah desa termasuk pengelolaan Dana Desa,
“Sekali lagi saya minta, perangkat Desa dan BPD dalam melaksanakan tugas pokok harus sesuai dengan aturan. Ingat kalau menyalihi aturan. Konsekwensinya adalah harus meletakan jabatan karena dianggap tidak mampu,” ujar Lumingas.(Fredi)

bawaslu-1 bawaslu

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan