Rakor Pemerintah Kecamatan Ratahan Timur. Soal Penggunaan Dana Desa, Hukum Tua Dapat Warning Keras Dari DPMD Dan Inspektorat

IMG-20200715-WA0024
Ratim, WartaSulut.com – Rapat Koodinasi Pemerintah Kecamatan Ratahan Timur (Ratim) yang dilaksanakn di desa Wongkai Satu, Rabu (15/5) dihadiri langsung oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) yang diwakili oleh Badan Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

Rakor Pemerintah Kecamatan Ratahan Timur yang pertama digelar saat Pandemi Covid 19 tersebut, hukum tua dan BPD mendapat arahan, petunjuk serta warning keras dari kedua instansi terkait tentang penggunaan Dana desa tahun 2020 termasuk penggunaan dana covid 19 yang tertata di dana desa.
Pelaksana Tugas (Plt) kepala Inspektorat Mitra Dra Marie Makalow, dihadapan hukum tua dan ketua BPD mengatakan bahwa Pemkab Mitra saat ini terus melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana desa.

Dana desa dikucurkan oleh pemerintah untuk diperuntukan bagi masyarakat yang terdampak covid sehingga pihak inspekorat sebagai fungsi pengawasan tidak main-main dengan anggaran yang dikeluarkan lewat dana desa tersebut. Bahkan kami akan menindak tegas para Hukum Tua yang nakal dan coba-coba menggunakan Dandes tidak sesuai aturan dan peruntukan. “ Kepada Hukum Tua yang ada Kecamatan Ratahan Timur, kami mengingatkan untuk tidak main-main dengan penggunaan dana desa, karena dana tersebut dikucurkan pemerintah bagi masyarakat yang terdampak covid19,” ungkap Makalow,
tentunya hal ini perlu mendapat perhatian serius dari para Hukum Tua, agar tidak terjerat kasus hukum yang disebabkan oleh penyalahgunaan penggunaan dana desa.
Ditambahkan Makalow bahwa sesuai undang-undang desa no enam (6) tahun 2014 tentang desa, disitu jelas kewajiban dan larangan. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 tahun 2020, jelas yang miskin seperti apa dan untuk jenis bantuan tidak boleh ganda.
Sementara itu kepala DPMD Mitra Royke Lumingas SH menambahkan, saat ini sudah ada enam Hukum Tua yang dinonaktifkan karena melanggar aturan terkait penggunaan dana desa. “Saya kembali mengingatkan kepada seluruh Hukum Tua yang ada di Kecamatan Ratahan Timur, agar berhati hati dalam penggunaan dana desa, dan hokum tua arus mematuhi aturan yang ada. Kalau aturan ditegakan maka kita tidak tersandung masalah”, tambah Lumingas.
Camat Ratahan Timur Deki Siwi SPd mengatakan bahwa Rakor tingkat Kecamatan baru kali ini dilaksanakan sejak covid 19 dengan melaksanakan aturan protokol kesehatan. “ Memang yang terundang dalam rakor kali ini hanya dibatasi karena aturan protokol kesehatan tidak memungkin untuk banyak orang. Yang hadir saat ini hanya hukum tua dan ketua BPD di sepuluh desa yang ada di Kecamatan ratim,“ tambah Siwi. (Fredi)

bawaslu-1 bawaslu

Subscribe

Thanks for read our article for update information please subscriber our newslatter below

No Responses

Tinggalkan Balasan