oleh

Permasalahan lahan Pemukiman Warga Transmigrasi harus Cepat Di selesaikan Rolos: Hukum Tua harus bergerak Cepat Menginventarisir Warga yang Mau Menetap di Desa Wioi Timur

IMG-20200826-WA0022
Ratahan, WartaSulut.com — Desa Wioi Timur kecamatan Ratahan Timur merupakan daerah trasnsmigrasi Nasional yang sangat cepat pembangunannya, tetapi desa tersebut masih terkendala dengan belum ada kejelasan mengenai hak milik lahan pemukiman maupun lahan pertanian. Buktinya ada sejumlah sertifikat lahan pemukiman yang belum dimiliki oleh warga yang ada di desa Wioi Timur.
Sampai saat ini masyarakat yang ada di desa tersebut sangat berharap agar mereka segera memiliki sertifikat kepemilikan lahan pemukiman. Hal ini terungkap dalam pertemuan antara pemerintah Kabupaten minahasa Tenggara (Mitra) dengan pemerintah desa Wioi Timur.
Pemkab Mitra yang di wakili oleh Asisten satu Sekdakab Mitra Jani Rolos, kepada Dinas Nakertrans Mitra Drs Jan Wawointana, kabag Hukum Sekdakab Mitra Hesky Kumesan dan dihadiri oleh hukum tua desa Wioi Timur jan Kolinug, serta perangkat desa dan BPD.
Rolos kepada Warta Sulut.com mengatakan bahwa saat ini untuk pengusulan serifikat tahap pertama sudah ada seratus lahan pemukiman yang sudah disertifikatkan oleh BPN, tetapi ada enam (6) keluarga yang bermasalah sehingga sertifikatnya di pending.
“ Saat ini untuk lahan pemukiman sudah keluar 100 sertifikat dan saat ini sudah berada di BPN Kabupaten Mitra, tetapi hingga saat ini belum dikeluarkan oleh instansi terkait. Bahkan dari seratus sertifikat yang keluar, ada enam yang sertifikatnya akan dipending karena nama nama mereka tidak tercantum di SK yang ditandatangi oleh Bupati,” ujar Rolos.
Permasalahan berikutnya tambag Rolos , ada 200 lahan pemukiman yang disediakan hingga saat ini tinggal 120 lahan perumahan yang ditempati dan 80 lahan perumahan penghuninya sudah tidak menetap di desa Wioi timur dan ada yang sudah pindah domisili
Ini peran kami sebagai pemerintah untuk melakukan croscek kepada warga masyarakat yang benar benar menempati lahan yang sudah disediakan oleh pemerintah.
“ Peran kami sebagai pemerintah adal mengcroscek akan kebenaran warga masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, “ ujar Rolos.
Ini harus ada ketegasan pemerintah desa Wioi Timur menyangkut warga desa Wioi Timur yang sudah menetap di desa lain.
Saya sudah perintahkan hukum tua untuk menyurat kepada mereka mereka yang sudah tidak aktif lagi di desa tersebut untuk membuat pernyataan mereka sudah tidak lagi di desa Wioi Timur, agar lokasi lahan mereka akan diganti dan ditempati warga lain dengan syarat akan diusulkan pembuatan SK oleh bupati kabupaten Mitra.
Kepala dinas Nakertrans Mitra Jan Wawointana mengatakan bahwa apa yang menjadi permasalahan di desa Transmigrasi Wioi Timur ini akan di perjuangkan untuk mendapat hak milik warga. Sejak lama apa yang menjadi hak bapak ibu tetap kami perjuangkan. Diakuinya hingga saat ini berkas serta penunjang lainnya belum ada di dinas nakertrans Mitra. Itu masih di dinas sosial. Tapi yakin pasti dalam waktu dekat ini permasalahan yang ada di desa Wioi Timur akan teratasi, tambah Wawointana.
Hukum tua desa Wioi Timur Jan Kolinug mengatakan bahwa saat ini jumlah pemilik lahan pemukiman di desa Wioi Timur berjumlah 200 KK, tetapi dari hasil invertigasi lapangan sudah berkurang. Hal ini dikarenakan sudah ada beberapa warga yang sudah tidak menetap di Wioi Timur. “ Ada yang sudah pindah desa dan ada yang kembali ke daerah asal tanpa kabar akan kembali,” ujar Kolinug.
Pekan depan kami akan menyurat ke warga masyarakat yang sudah tidak menetap lagi di desa Wioi Timur untuk memastikan apakah mereka sudah tidak akan kembali ke desa ini. Jika sudah tidak akan kembali ke sini maka lokasi lahan pemukiman mereka akan diberikan kepada orang lain yang membutuhkan dan tentunya kamipun akan mengusulkan untuk diganti dan dibuatkan SK Bupati, Tambah Kolinug. (Fredi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed