oleh

Mecky Onibala Dilantik Pjs. Bupati Minsel

IMG_20200927_125459

Minsel, Wartasulut. Com – Disaat eforia pasca pengukuhan lima Penjabat Sementara (Pjs) Bupati/Walikota yang berlangsung di ruangan CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Sabtu (26/9) oleh Pjs Gubernur Sulut Dr Agus Fatoni.

Pemandangan berbeda terlihat pada Pjs Bupati Minsel Mecky Onibala. Pasalnya, terkesan ‘diabaikan’, hanya Pjs Bupati Minsel yang nampak tidak didampingi oleh perwakilan Pemkab Minsel hadir pada pengukuhan tersebut.

FB_IMG_1601184197130

 

 

Bukan hanya itu pula, fasilitas seperti mobil dinas Pjs Bupati pun tak nampak begitu pula mobil-mobil plat merah berkode ‘E’ tak kelihatan.

Lain halnya dengan 4 Pjs Bupati/Walikota lain yang didampingi perwakilan dari Pemkab dan Pemkot masing-masing. Bahkan para Pjs terlihat langsung menaiki mobil ber-DB 1 dengan kode masing-masing daerah.

Sontak saja hal ini mengerutkan dahi Pjs Bupati Minsel Mecky Onibala, tanda heran.

“Tak ada perwakilan dari Pemkab Minsel, protokoler yang hadir, begitupun fasilitas seperti mobil dinas bagi bupati, tak diberikan,” ungkap Onibala membenarkan bahwa tak ada satupun perwakilan dari Pemkab Minsel yang hadir pengukuhan.

FB_IMG_1601183110414

 

 

Lanjut sosok yang masih menjabat Kepala Inspektorat Pemprov Sulut ini, seharusnya ini tidak terjadi karena hal ini adalah perintah undang-undang.

“Kita lihat saja bagaimana Pemprov melayani Pjs Gubernur pak Agus Fatoni usai dikukuhkan pak Menteri, karena memang aturannya begitu. Tapi hal ini seperti tak dilakukan jajaran Pemkab Minsel,” tutur Onibala.

“Ini sudah melecehkan Undang-undang, Mendagri dan gubernur karena ini tak sesuai amanat undang-undang,” tegas Pjs Onibala sembari membeberkan hal ini sesuai ketentuan UU yaitu Penjabat Bupati merupakan perintah UU nomor 10 tahun 2016 dan Permendagri nomor 1 tahun 2018.

Sikap Pemkab Minsel ini pun mengundang tanda tanya para aktivis Minsel. Seperti disampaikan Decky Mintje yang menduga jika benar hal itu terjadi, itu berarti bentuk perlawanan atas perintah Presiden melalui Mendagri yang menjalankan undang-undang.

IMG_20200927_130711

“Pjs Bupati merupakan perintah UU nomor 10 tahun 2016 dan Permendagri nomor 1 tahun 2018. Sikap arogan yang ditunjukan oleh Pemkab Minsel yang seperti melecehkan perintah UU adalah sikap tidak tahu aturan. Kami juga menduga ini ada kaitannya dengan atau perintah dari pemangku penting di Pemkab Minsel. Ingat bahwa pemerintahan di Minsel bukan milik dinasti. Jadi bukan kehendak seseorang yang harus dijalankan, tapi UU,” tegas Mintje.

Dia juga memintakan agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di lingkup Pemkab Minsel bertindak profesional dan tidak melawan UU.

“Jangan ikut-ikutan menjadi bodoh dengan yang memberikan perintah. Sebab sekali lagi saya katakan, ini bukan milik dinasti,” sebutnya. (Fei’la)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed