oleh

DPMPTSP Minsel Adakan Sosialisasikan Tentang Kebijakan Penanaman Modal Sistem OSS

 

IMG_20210323_142540

Minsel, Wartasulut. Com — Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) adakan sosialisasi kebijakan penanaman modal melalui Online Single Summission ( OSS). DiHotel Sutanraja Amurang, dan dibuka oleh Bupati Franky Donni Wongkar, SH didampingi Wakil Bupati Pdt. Petra Yanny Rembang. MT,h. Selasa (23/3/21).

Dalam sambutannya, Bupati Franky Donni Wongkar, SH Mangatakan bahwa dengan lahirnya peraturan pemerintah No 24 tahun 2018 tentang pelayanan berusaha terintegrasi secara elektronik, telah menata kembali sistem pelayanan yang dilakukan, terutama pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Pelayanan PTSP pada pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani dan modern. Sehingga masyarakat tidak selalu harus datang ke dinas PMPTSP untuk mengurus izin usahanya, cukup dirumah saja, izin sudah bisa diterbitkan, terutama usaha mikro,” ucapnya.

“Pemerintah Kabupaten Minsel baru akan melaksanakan sistem OSS, atau perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Dimana OSS ini merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perizinan berusaha dan menciptakan model pelayanan perizinan yang cepat dan murah serta memberi kepastian bagi investasi yang masuk ke Kabupaten Minsel.

” Semoga terobosan ini dapat menjadi nilai lebih dan daya tarik untuk Kabupaten Minsel hendaknya,”harap bupati.

Sementara Kepala Dinas DPMPTSP Ronald Paath, imenyampaikan kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk kegiatan penyampaian informasi kebijakan perizinan dan peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal atau perizinan kepada pemerintah, kalangan dunia usaha serta para pemangku kepentingan lainnya.

“ Sosialisasi ini bertujuan agar pemerintah dan dunia usaha bisa menyamakan presepsi terhadap perubahan regulasi maupun kebijakan regulasi yang baru.

Ia juga berharap agar kegiatan ini mampu meningkatkan pemahaman peserta menyangkut berbagai regulasi penanaman modal dan perizinan, selanjutnya dapat dipedomani dan disosialisasikan kepada masyarakat. “Ujar Paath

“Peserta pada sosialisasi ini  terdiri dari unsur OPD dan instansi terkait, perbankan, dan pelaku usaha di Kabupaten Minsel. (fei’la)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed