oleh

Gara gara Penyalahgunaan Pengelolaan Bumdes, Hukum Tua Desa Rasi Dinonaktifkan. Mokosolang: Ini Warning Bagi Hukum Tua Lainnya.

IMG-20210406-WA0046

Ratahan, WartaSulut.Com.- Melaju 21 pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara di semua lini termasuk pengawasan pengelolaan keuangan negara kini benar benar diwujudkan. Terbukti hari ini, selasa (6/4) pemerintah kabupaten.Minahasa Tenggara menonaktifkan Hukum Tua desa Rasi Saul Lumopa SH akibat penyalahgunaan Dana Desa (DD) dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES) desa Rasi.
Kepala Dinas PMD Drs Arnol Mokosolang MM ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, hari ini selasa (6/4) mengakui hal tersebut.
” Hari ini camat Ratahan Arce Kalalo telah mengnonaktifkan hukum tua Desa Rasi Saul Lumopa SH dari jabatannya sebagai hukum tua desa rasi dan telah mengangkat Plh hukum tua Seni Tulandi, ujar Mokosolang.
Mokosolang mengatakan bahwa pemberhentian hukum tua desa Rasi dikarenakan hukum tua tersebut karena adanya dugaan penyalahunaan DD dalam pengelolaan dana Bumdes yang hasil pemeriksaan khusus oleh Inspektorat Mitra dan kami dinas PMD menerima LHP dari Inspektorat, dan pada hari ini camat Ratahan langsung melakukan penonaktifan terhadap Hukum Tua Rasi Kecamatan Ratahan.
Akibat dari penonaktifan Hukum Tua Rasi karena penyalagunaan dana Bumdes, Kadis Mokosolang kembali mewarning para hukum tua untuk berhati hati dalam penggunaan Dana Desa terlebih pengelolaan dana Bumdes.
” Kembali saya ingatkan para hukum tua yang ada di Mitra agar berhati hati dalam penggunaan dana desa, termasuk di dalamnya pengelolaan dana Bumdes, ujar Mokosolang sambil mewanti wanti para Hukum Tua lainnya.
Ditambahkannya bahwa mulai hari ini tim Inspektorat Kabupaten Mitra turun ke masing masing desa untuk memeriksa pengelolaan Dana Bumdes. (Fredy)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed