Wartasulut.Com, Manado – Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Provinsi Sulawesi Utara, Senin (5/11/2018) siang, menggelar Rapat Koordinasi Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pendidikan, dengan menghadirkan narasumber dari pihak BPK, Ombudsman, dan 2 (dua) Kepala SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Ada 4 (empat) poin penting yang dibahas dalam kegiatan berlangsung di Aula Kantor Dinas Pendidikan Daerah (Disdikda) Provinsi Sulawesi Utara ini.
Poin pertama yakni Froud Risk Assessment dan Pencegahan Korupsi di Lingkungan Sekolah dipaparkan pihak BPK Perwakilan Sulawesi Utara. Kedua, Optimalisasi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan di Provinsi Sulawesi Utara dipaparkan Kepala Ombudsman Provinsi Sulawesi Utara Hilda Tirayoh, Ketiga, Peraturan Kepegawaian Dalam Bidang Pendidikan dipaparkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Femmy Sulu. Dan keempat, Sosialisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulut Olvie Atteng.
Adapun peserta rapat koordinas (rakor) ini yakni seluruh kepala sekolah tingkat SMA/SMK se-Provinsi Sulut.
Nampak hadir, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Grace Punu, Kepala Bidang SMA Arthur Tumipa, Plt Kepala Bidang SMK Vonny Neman, serta para Kepala Cabang Dinas Kabupaten/Kota.(ano/rex)
Komentar