Sulut, WS – Saran diberikan Fraksi Nyiur Melambai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Pemerintah daerah diminta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dorongan itu diungkapkan Anggota Fraksi Nyiur Melambai, Herol Vresly Kaawoan (HVK) saat memberikan pandangan fraksi dalam rapat Paripurna DPRD Penyampaian/Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023 sekaligus Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tersebut serta Tanggapan dan/atau Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi, dan Penyampaian/Penjelasan DPRD terhadap 3 (Tiga) Buah Ranperda Prakarsa DPRD tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ranperda tentang Pemberdayaan Pemuda, dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Danau Tondano, sekaligus Pendapat Gubernur terhadap 3 (Tiga) Buah Ranperda tersebut serta Tanggapan dan/atau Jawaban Fraksi terhadap Pendapat Gubernur, Jumat (14/6/2024), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.
Awalnya Herol mengapresiasi Pemprov Sulut. Hal itu karena sesuai pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2023, Pemprov Sulut mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). “Fraksi Nyiur Melambai memberikan apresiasi kepada Pemprov Sulut atas pencapaian WTP,” ujar Herol.
Selanjutnya Herol menegaskan, Fraksi Nyiur Melambai meminta agar Pemprov Sulut berupaya semaksimal mungkin meningkatkan PAD. “Karena kalau PAD meningkat Pemprov dapat berkreasi apapun untuk membuat program-program baru,” tegasnya.
(Ipl)