Paulus Himbau Masyarakat Jangan Salah Pilih Pemimpin Sulut

Sulut, WS – Usai dilantik, Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk empat kader Partai Demokrat sebagai menteri dan satu orang lagi sebagai wakil menteri (wamen) di Kabinet Merah Putih.

Di antara kader Demokrat tersebut yakni, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Transmigrasi, Iftitah Suryanegara, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Adapun Wamen ATR adalah Ossy Dermawan, yang sebelumnya dikenal sebagai sekretaris pribadi Presiden SBY.

Presiden Prabowo Subianto langsung melantik menteri dan wakil menteri yang duduk di Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Senin 21 Oktober 2024.

Dengan dilantiknya beberapa menteri dari partai Demokrat, Ketua Sahabat E2L Sulut Paulus M. Pangau, ST, (PMP) menilai dari segi pembangunan tentunya akan membawa keuntungan dalam bentuk sinergitas antara pimpinan daerah hingga ke pusat.

“Saya melihat komposisi kabinet merah putih saat ini tentu masyarakat banyak dan lebih khusus warga disulut banyak mengharapkan perhatian partai Demokrat yang sudah di percayakan Prabowo Gibran untuk memberi ruang pembangunan infrastruktur dan ekonomi kreatif dalam menciptakan sumber daya manusia, serta UMKM,” ujar PMP.

Peluang untuk memperbaiki Sulut lebih hebat dan mengutamakan kepentingan masyarakat serta keberpihakan pada masyarakat diatas segalanya, tentu pilihan yang tepat untuk pimpin Sulut adalah E2L-HJP.

“Dan saya yakin peluang tersebut akan di kelolah dengan baik oleh pasangan E2L dan HJP yang diusung partai Demokrat dengan kader sendiri yaitu no urut 2 dalam pilkada Sulut nanti,” ungkap Paulus.

Paulus juga menambahkan, adanya penanganan terkait Permasalahan tentang permainan mafia tanah yang tidak segan-segan merampas hak milik orang lain.

“Selain hubungan dengan transmigrasi dan juga hubungannya dengan pertanahan di sulut yang saat ini sudah ada campur tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga merugikan pemilik tanah, maka sinergitas E2L-HJP dengan pusat adalah solusi yang tepat untuk masyarakat Sulut,” tandas Paulus Pangau.

(Ivan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *