Komisi II DPRD Sulut Gelar RDP Bersama Dinas Koperasi dan UKM Dorong Petani Gula Merah Harus Diperhatikan

Advetorial, Home751 views

Sulut, Wartasulut.com — Komisi II DPRD Sulut, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut, Selasa (28/5/2024), di ruang rapat Komisi II. mendorong agar diberikan bantuan kepada petani gula merah. Apalagi pengolahan gula merah adalah produk lokal di Sulut.

Ketua Komisi II DPRD Sulut, Sandra Rondonuwu menyatakan,
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga.

Jadi, erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, dimana keberadaan UMKM di Indonesia penting diperhitungkan, karena peran UMKM berkontribusi besar pertumbuhan ekonomi. Khususnya kepada pelaku UMKM yang mengolah produk asli daerah.

“Kehadiran mereka harus menjadi perhatian, ” ungkap Sandra Rondonuwu saat rapat pembahasan bersama Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulut, Selasa (28/5/2024), di ruang rapat Komisi II.

Ia pun mendorong kiranya diberikan bantuan kepada petani gula merah (petani aren). Karena pengolahan gula merah tersebut merupakan produk lokal di Sulut.

“Di sini perlu diberikan perhatian terhadap program-program yang bisa memberdayakan potensi daerah pungkas nya, yaitu memberdayakan orang-orang daerah lewat produk-produk lokal. Jangan nantinya kita sudah berupaya mati-matian memberikan bantuan! Kendati itu bukanlah produk asli khas daerah kita,” jelasnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Tahlis Galang menyampaikan, dalam kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, pihaknya memberikan intervensi terhadap penguatan UMKM salah satunya bantuan peralatan produksi.

“Yang tadi sesuai dengan rapat dengar pendapat (Komisi II, red), terutama yang bergerak di hasil perkebunan gula merah tadi, kita akan akomodir itu karena budget yang sesuai di standar anggaran pemerintah kita, jadi masih sesuai,” tuturnya.

Perhatian serius terhadap eksistensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diberikan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Khususnya kepada pelaku UMKM yang mengolah produk asli daerah.

“Kita perlu memberikan perhatian program-program bisa memberdayakan potensi daerah. Terutama memberdayakan orang-orang daerah dengan produk-produk lokal. Jangan kita sudah mati-matian memberikan bantuan juga tapi itu bukan produk asli khas daerah kita,” ujar Rondonuwu, anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Tahlis Galang menyampaikan, dalam kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, pihaknya memberikan intervensi terhadap penguatan UMKM salah satunya bantuan peralatan produksi.

“Yang tadi sesuai dengan rapat dengar pendapat (Komisi II, red), terutama yang bergerak di hasil perkebunan gula merah tadi, kita akan akomodir itu karena budget yang sesuai di standar anggaran pemerintah kita, jadi masih sesuai,” ujar Galang saat diwawancarai usai rapat bersama Komisi II.

Anggota Komisi II DPRD Sulut Jems Tuuk dihadapan Plh Sekretaris Dinas Pertanian Stella Taju mempertanyakan program yang bisa bersinergi dengan komisi II.

“Ada banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada saya, tapi belum ada yang terakomodir. Tentunya harapan saya disisa beberapa bulan ini pihak Dinas Pertanian dan perikanan bisa mengakomodir aspirasi yang disampaikan masyarakat, ” ucapnya.

JT juga meminta penjelasan terkait virus ASF pada ternak babi.

“Langkah apa yang sudah dilakukan pihak dinas. Karena sampai saat ini harga daging babi masih sangat tinggi, ” paparnya.

Disisi lain, Julius Jems Tuuk mengapresiasi kinerja Dinas Pertanian.
Dirinya mengaku bahwa Kerja dinas pertanian sudah baik.

“Tapi masalahnya sekarang anggaran Dinas pertanian yang sedikit,” Ucap Jems Tuuk.

Anggota Komisi II Farly Liwe, mempertanyakan soal bantuan bibit jagung dan padi yang kurang dirasakan petani.

“Petani di Desa Popontolen kecewa karena kurangnya bantuan bibit maupun pupuk. Tidak cuma itu, saluran air untuk lahan pertanian sudah tidak ada lagi, bahkan sebagian persawahan sudah dibiarkan petani, ” ungkap Liwe dihadapan Dinas Pertanian.

Liwe juga mempertanyakan soal bantuan Brigade Alsintan (kumpulan alat mesin pertanian ) yang programnya kurang disosialisasi.

“Di Gorontalo petani sangat merasakan bantuan Alsintan sehingga hasil pertanian lebih maju dari Sulawesi Utara, ” jelas Liwe.

(Advetorial)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *