WartaSulut.Com, Tondano – Hingga tutup tahun 2018, pekerjaan sejumlah paket proyek infrastruktur di Kabupaten Minahasa sepertinya tak akan tuntas alias molor.
“Sepertinya beberapa paket pekerjaan jelang tutup tahun bakalan tidak tuntas. Buktinya, dead line waktu kurang satu minggu lagi tapi kondisi di lapangan masih banyak yang perlu dibenahi, terutama jenis pekerjaan kecil membutuhkan waktu yang cukup lama,” terang seorang pekerja berperan sebagai tukang di lokasi proyek pembangunan rumah susun pekerja di Kelurahan Kembuan, Kecamatan Tondano Utara, Selasa (11/12/2018). Apalagi, sambungnya, kondisi saat ini sudah waktunya musim hujan dan jelas cuaca menjadi faktor kendala. Makanya, kendati pekerjaan terus dipacu, tetapi proyek diperkirakan selesai bulan Februari tahun 2019 mendatang.
Demikian halnya dengan proyek pembangunan Gedung Olahraga (GOR) yang terletak di depan Stadion Maesa Tondano. Proyek dibawah Satuan Kerja (Satker) Dispora Pemkab Minahasa ini juga terancam tidak bakalan tuntas. Soalnya, di dalam ruangan GOR ada pembuatan fasilitas olahraga, seperti ring tinju, basket, bulutangkis, tenis dan bola voli, sedang progres pekerjaan masih berkutat pada pembuatan tiang raja berkonstruksi baja.
Begitu juga beberapa proyek fasilitas pembangunan pasar disejumlah kecamatan terlebih di lokasi Pasar Tondano. Terpantau belasan pekerja sibuk memacu pekerjaan guna mengejar target yang sudah ditetapkan.
Wakil Ketua LSM Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara (LPPN), Yamin Makuasang tak menampik banyak proyek di Kabupaten Minahasa yang tak akan tuntas hingga akhir tahun ini. Menurut aktifis yang berperan sebagai Ketua Bidang investigasi LPPN ini, dari sejumlah proyek di atas tadi hanya sebagian, masih ada lagi paket yang dipastikan tidak bakalan selesai di penghujung tahun 2018. “Pekerjaan rusunawa, gedung olahraga dan pasar Tondano itu di antaranya yang terancam molor, mengingat progresnya tidak memungkinkan tuntas di tahun 2018,” imbuh Makuasang.
Ia menduga, salah satu faktor pekerjaan terlambat, rata-rata kontraktor menunggu proses pencairan uang muka. Dimana, kontraktor mungkin berharap uang muka cair dahulu kemudian pekerjaan dimulai, nilai kontrak proyek di bawah Rp5 miliar uang muka 30%, nilai kontrak paket di atas Rp5 miliar uang muka 20% dari nilai kontrak. “Satu hal lagi yang berpengaruh, lelang proyek setelah tender usai bisa dimajukan lebih awal berkisar bulan Februari atau Maret supaya waktu pekerjaan sedikit lebih lama dari awal,” kata lelaki yang akrab dengan wartawan media ini.
Olehnya, berkaca pada kejadian ini, ia menyarankan hendaknya pencairan proyek nanti harus sesuai prosentase pekerjaan yang diraih, bahkan sesuai aturan, pelaksana didenda atas keterlambatan, kemudian realisasi pencairan proyek yang terlambat jangan dipaksakan 100%, sebab bilamana dipaksakan konsekwensi yang diterima terancam bisa ke ranah hukum.(ferry lesar)
Komentar