Amurang-WS- Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH, Rabu (16/11) menghadiri Rapat Koordinasi Evaluasi (Rakorev) Hasil Pembangunan sampai dengan Triwulan III Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 yang dilaksanakan di Novotel Manado Golf Resort and Convention Center yang dibuka secara langsung oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey, SE. Menurut FDW sapaan akrab Bupati Minsel, apa yang menjadi arahan pak Gubernur Sulut akan dipersiapkan dengan baik serta ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten Minahasa Selatan. “Kami akan mempersiapkan dengan baik semua yang dibutuhkan sesuai arahan dari Pak Gubernur dan menindaklanjutnya sesuai harapan Pak OD,” tegas FDW.
Apalagi, lanjut Suami tercinta Anggota DPRD Minsel Elsye W. Sumual ini, bahwa arahan dari Pak Gubernur Sulut adalah arahan dari Pemerintah Pusat. Sebab sebagaimana dalam sambutan Pak Gubernur, beliau mengatakan bahwa sesuai dengan PP 33 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Maka tugas Gubernur selain melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan, juga mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelaraskan perencanaan antar daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selanjutya aturan mengamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi perlu melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD antar Kabupaten/Kota.
Hal ini kata Gubernur seperti yang di kutip FDW, bahwa penting untuk dilakukan, mengingat bahwa target pembangunan Provinsi hanya dapat dicapai dengan adanya kontribusi pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, secara berkala setiap tahun Pemerintah Provinsi melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RKPD Kabupaten/Kota sebagai salah satu wadah bagi pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk secara bersama-sama bersinergi melakukan penyelarasan program-kegiatan proyek, target lokasi, anggaran dan pembangunan daerah antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada masing-masing bidang pemerintahan, kata ayah tercinta dari Inri, Rael dan Eldo Wongkar ini mengutip arahan Gubernur OD.
Mantan Direktur LBH Manado ini mengaku bahwa pak Gubernur Sulut telah mendengar laporan capaian pembangunan dan permasalahan-permasalahan pembangunan Kabupaten/Kota yang telah kami sampaikan. Oleh karena itu, beliau menyarankan ada beberapa hal penting yang perlu kita garis bawahi bersama untuk menjadi perhatian kita dalam rangka menghadapi krisis ekonomi global di tahun-tahun mendatang. “Tentunya kami juga mengharapkan masukan dari Forum Pimpinan Daerah Sulut dalam rangka pembangunan keamanan dan pertahanan yang ada di Sulawesi utara. Agar supaya apa yang kita harapan kedepan terhadap pembangunan dan investasi di Sulut betul-betul selaras,” kata OD seperti yang ditiru oleh FDW .
Selain itu, Wongkar yang juga sekretaris DPD PDI-P Sulut ini mengaku bahwa Pak Gubernur menekankan soal Inflasi. Menurut beliau, Inflasi di daerah kita rata-rata disebabkan oleh kelompok bahan makanan. Maka ketersedian dan distribusi bahan terutama produk pertanian agar mendapat perhatian. Selanjutnya, dalam rangka pengendalian inflasi, yang secara Nasional terus dipantau, maka ada 6 aksi yang perlu dilakukan oleh masing-masing daerah : Melaksanakan operasi pasar, Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang, Kerjasama dengan aderah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, Gerakan menanam, Merealisasikan Biaya Tak Terduga, Dukungan transportasi dari APBD tertutama daerah yang ada di kepulauan.
Begitu juga dengan program penghapusan kemiskinan ekstrim lanjut FDW. Bahwa sebagaimana arahan Pak OD, bahwa Pemerintah pusat menargetkan nol persen di tahun 2024, Oleh karena itu, Pak OD mengharapkan seluruh Kabupaten/Kota berperan aktif dalam upaya pencapaian target tersebut. Adapun upya yang perlu dilakukan oleh kabupaten kota adalah mendata Kembali keberadaan masyarakat miskin di masing-masing Kabupaten/Kota dan mencari tahu secara pasti akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya kemiskinan ekstrim tersebut dan mengambil tindakan yang tepat untuk menanggulanginya. Saat ini BPS lagi mendata Kembali secara menyeluruh di wilayah Sulawesi Utara untuk program SATU KARTU KEMISKINAN. “Jadi kami sangat mengharapkan, peran Kepala Daerah di masing-masing wilayahnya untuk mengsuport kegiatan yang dilakukan oleh BPS yang ada di wilayah Sulawesi Utara,” ucap Gubernur seperti yang dikutip FDW.
Lebih jauh lagi yang disampaikan Gubernur seperti yang dikatakan oleh FDW, bahwa mewujudkan Ketahanan Pangan dan Kedaulatan Pangan. Terkait hal ini tentu kita memahami betul menyangkut ketahanan pangan, ketersediaan pangan tapi belum tentu pangan itu hasil dari produk kita sendiri. Yang jelas kalau kedaulatan pangan adalah pangan ayang kita hasil sendiri, atau kemandirian dan kita persiapkan bersama. Diharapkan masing-masing Kabupaten/Kota melakukan perhitungan secara pasti kebutuhan pangan di wilayahnya untuk menyiapkan kebutuhan pangan diwilayahnya. Peningkatan dan penggunaan produk dalam negeri untuk mengerakan perekonomian daerah, agar memaksimalkan pemanfaatan produk dalam negeri, produk lokal secara khusus produk UMKM, tegasnya.
Selanjutnya untuk kelancaran pembangunan kedepan, kata Gubernur lanjut FDW, kita dapat berkomitmen untuk hal-hal sebagai berikut, mengoptimalkan dukungan daerah dalam memaksimalkan pembangunan daerah terutama pembangunan infrastruktur yang diselenggarakan pemerintah pusat di daerah, hal ini mutlak membutuhkan dukungan pemerintah daerah, contohnya dalam penyediaan lahan yang clean and clear untuk pembangunan proyrek infrastruktur. Dan melakukan pendataan penerima manfaat dan lokus kegiatan pembangunan yang actual dan factual agar kegiatan pembangunan dapat berhasil dan tepat sasaran. Olehkarena itu pemerintah daerah dapat menyediakan data yang valid. Juga, koordinasi harus yang lebih intens antara pusat dan daerah salah satu syarat terwujudnya kesamaan pemahaman dalam melakukan kebijakan dan target pembangunan, tutup FDW . (Odr/Putra)
