oleh

DPRD Minsel Gelar Paripurna Dalam Rangka Mendengarka Pidato Kenegaraan Di HUT RI Ke-78

Minsel, wartasulut.com – HUT ke-78 Republik Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) mendengar pidato kenegaraan Presiden Jokowi yang disampaikan secara virtual dalam sidang paripurna. Pidato kenegaraan itu pun didengarkan langsung DPRD dan Pemkab Minsel dalam agenda sidang paripurna yang digelar, di Kantor DPRD Minsel, Rabu (16/08)

Rapat Paripurna Istimewa yang dipimpin Pelaksana Ketua DPRD Minsel Steven Lumowa dihadiri Bupati Frangky Donny Wongkar dan Wakil Bupati Pendeta Petra Yanni Rembang serta unsur Forkompimda Kabupaten Minsel.

Presiden RI Jokowidodo dalam pidato kenegaraan setelah Pidato Pengantar Sidang Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, memaparkan berbagai program dan arah pembangunan bangsa Indonesia di Tahun 2024 yang sejatinya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Indonesia kaya akan sumber daya alam karena itu Pemerintah akan terus berupaya melakukan Hilirisasi transfer teknologi memanfaatkan energi baru dan terbarukan dengan meminimalisir dampak lingkungan, menciptakan lapangan kerja baru serta kebijakan APBN 2024 mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Presiden.

Setelah mendengarkan pidato kenergaraan Presiden melalui TV Monitor, Penjabat Ketua DPRD Minsel Steven Lumowa, mengharapkan pidato kenegaraan Presiden akan menjadi motivasi
dalam meningkatkan kinerja sesuai tema HUT Proklamasi RI ke 78 yaitu “Terus Melaju Untuk Indonesia Maju”.

“Karena itu HUT Proklamasi RI akan menjadi momentum untuk kita tidak melupakan sejarah. Dan Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Minsel mengucapkan dirgahayu HUT RI ke 78,” ujar Lumowa seraya menyampaikan selamat kepada Gubernur Sulut Olly Dondokambey yang berhasil meraih tanda penghargaan Bintang Jasa Utama Presiden Jokowidodo.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa Indonesia mempunyai peluang besar untuk meraih Indonesia Emas Tahun 2045 serta meraih posisi menjadi negara lima besar kekuatan ekonomi dunia.

Hal tersebut ditegaskan Presiden saat menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/08/2023) pagi.

“Peluang tersebut harus mampu kita manfaatkan. Rugi besar jika kita melewatkan kesempatan ini, karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu akan kembali memilikinya,” ujar Presiden.

Presiden menyebutkan, peluang besar pertama adalah bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an.

“Enam puluh delapan persen adalah penduduk usia produktif. Di sinilah kunci peningkatan produktivitas nasional kita,” ujarnya.

Selanjutnya, peluang besar yang kedua adalah kepercayaan internasional atau international trust yang dimiliki Indonesia saat ini. Kepercayaan tersebut, kata Presiden, dibangun bukan sekadar melalui gimmick dan retorika semata, melainkan melalui peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap.

“Momentum Presidensi Indonesia di G20, Keketuaan Indonesia di ASEAN, konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM, kemanusiaan, dan kesetaraan, serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia tiga tahun terakhir ini, telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia,” kata Presiden.

Di tengah kondisi dunia yang bergolak akibat perbedaan, imbuh Presiden, Indonesia dengan ideologi Pancasila, harmoni keberagaman, dan prinsip demokrasi yang dimilikinya, mampu menghadirkan ruang dialog serta menjadi titik temu dan menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada.

“Lembaga think tank Australia, Lowy Institute, menyebut Indonesia sebagai middle power in Asia, dengan diplomatic influence yang terus meningkat tajam. Dan, Indonesia termasuk 1 dari 6 negara Asia yang mengalami kenaikan comprehensive power,” ujarnya.

Kepercayaan yang dimiliki Indonesia di mata internasional tersebut, kata Presiden, sangat penting dalam diplomasi Indonesia di kancah dunia.

“Dengan international trust yang tinggi, kredibilitas kita akan lebih diakui, kedaulatan kita akan lebih dihormati. Suara Indonesia akan lebih didengar sehingga memudahkan kita dalam setiap bernegosiasi,” paparnya. (Adv/red)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed